KUPANG — Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Prof. Dr. Fauzan, M.Pd., mengeluarkan kritik tajam terhadap peran perguruan tinggi besar di daerah yang dinilai masih pasif dan menutup mata terhadap realitas sosial. Hal tersebut ditegaskannya saat membuka Rapat Koordinasi Pengentasan Kemiskinan dan Peluncuran Program Garuda melalui Pemberdayaan Sosial Masyarakat di Aula Rektorat Universitas Nusa Cendana (Undana), Kupang, pada Kamis (9/7/2026).
Dalam arahannya, Pemerintah Pusat mendesak perguruan tinggi, termasuk Undana selaku kampus terbesar di Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk segera membuang ego kompetisi antarkampus dan beralih ke paradigma kolaborasi melalui pembentukan konsorsium perguruan tinggi. Konsorsium ini ditargetkan melakukan rekayasa teknologi tepat guna pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan guna mendongkrak produktivitas ekonomi rakyat sekaligus memutus rantai kemiskinan makro di daerah.
Sentil Dua Parameter Kemiskinan dan Skema Dana Pendamping LPDP
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Prof. Dr. Fauzan, M.Pd.,
Prof. Fauzan membedah bahwa problem kemiskinan terbagi atas dua parameter utama, yakni kemiskinan struktural (materi) yang berkaitan dengan pemenuhan isi perut, serta “miskin mental” (budaya dan sikap hidup) yang mutlak menjadi tanggung jawab moral dunia pendidikan. Guna memperkuat intervensi ini, kementerian siap mengapitalisasi dan menyinkronkan anggaran riset pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) tiap kampus melalui skema pendanaan bersama (co-funding) dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
“Perguruan tinggi besar di daerah harus merasa bersalah dan berdosa jika lingkungan di sekitarnya masih dikepung oleh kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya angka partisipasi kuliah. Paradigma bekerja sendiri dan berkompetisi harus kita ubah menjadi kolaborasi. Kampus tidak boleh berjalan terpisah dari masyarakat, karena jika rakyat kehilangan kepercayaan terhadap kampus, bahayanya jauh lebih besar,” seru Prof. Fauzan pada Kamis (9/7/2026).
Rektor Undana, Prof. Dr. Ir. Jefri S. Bale, ST., M.Eng
Sebelumnya, Rektor Undana, Prof. Dr. Ir. Jefri S. Bale, ST., M.Eng menyatakan, seluruh civitas akademika Undana siap menjadi mitra strategis pemerintah. “Kehadiran Bapak Wamendiktisaintek, Bapak Deputi Kemenko PM, serta seluruh rombongan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota merupakan sebuah kehormatan bagi Undana. Ini sekaligus menjadi katalisator dan energi baru bagi kami untuk terus memperkuat peran perguruan tinggi dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Prof. Jefri.
Sentil Data Bansos yang Amburadul dan Tingginya Angka Putus Sekolah
Kritik senada disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemenko PMK, Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris, M.Sc. Ia menyoroti besarnya serapan APBN untuk kemiskinan yang selama ini mandul akibat ego sektoral kementerian dan pemerintah daerah. Prof. Abdul Haris mendesak Pemerintah Provinsi NTT segera membenahi akurasi data penerima jaminan sosial karena besarnya tingkat kesalahan pengecualian (exclusion error), di mana ratusan ribu warga miskin dan anak sekolah yang berhak justru belum terdata dari total 475.900 penerima yang ada.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemenko PMK, Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris, M.Sc.
Plt. Sekda NTT, Yohanes Oktovianus
Merespons desakan pusat, Plt. Sekda NTT, Yohanes Oktovianus, membeberkan fakta bahwa angka kemiskinan di NTT saat ini masih tertahan di level 17,50% atau melingkupi sekitar 1,03 juta jiwa, dengan dominasi sebaran di wilayah pedesaan. Sementara itu, Rektor Undana, Prof. Dr. Ir. Jefri S. Bale, S.T., M.Eng., menyatakan kesiapan penuh jajarannya untuk menjadikan tagline “Kampus Berdampak” sebagai kontrak sosial nyata melalui penyusunan cetak biru (grand design) riset pengetasan kemiskinan yang presisi.
Menghentikan Candu Bansos Karitatif dan Eksploitasi TKI NTT
Kritik keras Wamendiktisaintek dan peluncuran Program Garuda berbasis konsorsium di Undana ini membawa dampak perubahan arah kebijakan yang sangat fundamental bagi masa depan penanganan kemiskinan di NTT. Selama ini, formula penanggulangan kemiskinan di NTT terjebak dalam lingkaran setan bantuan sosial (bansos) yang bersifat jangka pendek dan karitatif. Pola bagi-bagi sembako atau bantuan tunai terbukti gagal total mengentaskan kemiskinan karena hanya bersifat seperti “obat penahan rasa sakit” sementara, tanpa pernah menyembuhkan penyakit utamanya, yaitu gagap teknologi di sektor pertanian dan rendahnya mutu pendidikan.
Candu bansos ini juga memicu tingginya angka anak putus sekolah di NTT, yang kemudian bermigrasi menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal di luar negeri tanpa keahlian (unskilled labour), sehingga rawan menjadi korban perdagangan orang (human trafficking).
Melalui intervensi konsorsium perguruan tinggi dan kapitalisasi dana LPDP, pola pengentasan kemiskinan primitif tersebut resmi dihentikan. Dampak jangka panjangnya, rekayasa teknologi hulu-hilir yang diproduksi oleh konsorsium kampus akan langsung memodernisasi cara kerja petani dan nelayan NTT, sehingga pendapatan ekonomi mereka melonjak secara mandiri tanpa perlu bergantung pada bansos pemerintah.
Di sektor pendidikan, pembenahan data jaminan sosial dan kolaborasi riset Undana akan memotong rantai anak putus sekolah di pedalaman. Langkah ini akan menaikkan kelas profil tenaga kerja NTT agar mampu menembus bursa kerja internasional berbasis keahlian tinggi (skilled labour), sekaligus menegaskan bahwa Undana sukses menepis dosa kelembagaan dengan menjadi motor utama penggerak kemandirian ekonomi di bumi Flobamora. (Ref)
